Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur (Kaltim), Sapto Setyo Pramono, kembali menekankan urgensi penerangan jalan umum (PJU) sebagai bagian dari pembangunan infrastruktur dasar di Benua Etam. Ia berpendapat bahwa penerangan jalan yang memadai tidak hanya meningkatkan kenyamanan masyarakat, tetapi juga berperan penting dalam meningkatkan keselamatan dan aksesibilitas di seluruh wilayah Kaltim, terutama di daerah yang masih minim penerangan.
“Program PJU sangat krusial untuk meningkatkan kualitas infrastruktur di Kaltim. Oleh karena itu, kami mendesak agar proyek ini segera direalisasikan,” ungkap Sapto Setyo Pramono dalam pernyataannya kepada wartawan di Samarinda, Kamis (14/11/2024). Ia menambahkan bahwa isu mengenai proyek PJU kini kembali menjadi salah satu prioritas utama dalam rencana pembangunan Kaltim, terutama setelah adanya diskusi mengenai kebutuhan infrastruktur penerangan di daerah yang masih kekurangan fasilitas tersebut.
Integrasi PJU dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Sapto menjelaskan bahwa langkah penting untuk mewujudkan program PJU adalah memastikan proyek tersebut tercantum dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Dengan demikian, diharapkan proses administrasi dan penganggaran yang diperlukan untuk merealisasikan proyek ini dapat berjalan lebih lancar.
“Sebelumnya, PJU sudah masuk dalam RKPD dan dianggap sebagai program prioritas oleh pemerintah provinsi. Namun, untuk memastikan kelancaran realisasi proyek ini, kami perlu memastikan nomenklatur proyek ini dicantumkan secara resmi dalam dokumen perencanaan anggaran daerah,” jelasnya.
Tantangan Administratif dan Pentingnya Nomenklatur yang Jelas
Sapto juga mengungkapkan bahwa salah satu tantangan yang sering dihadapi dalam proyek infrastruktur, termasuk PJU, adalah masalah administratif yang belum terselesaikan. Tanpa nomenklatur yang jelas dan tertulis, proyek ini bisa terhambat dan berpotensi menjadi temuan audit oleh pihak berwenang. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya penyusunan dan pengajuan nomenklatur resmi dalam dokumen anggaran daerah untuk menghindari masalah tersebut.
“Saya tegaskan, pencairan dana untuk proyek PJU harus didasarkan pada nomenklatur yang sudah jelas. Jika tidak, ada potensi masalah dalam audit nantinya yang tentu saja akan memperlambat realisasi program ini,” tambah Sapto.
Harapan untuk Pembangunan yang Lebih Terarah dan Optimal
Sapto berharap dengan adanya regulasi yang lebih terstruktur, penganggaran PJU akan menjadi lebih transparan dan terencana dengan baik. Dengan dukungan anggaran yang memadai serta kelengkapan administrasi yang jelas, diharapkan proyek PJU di Kaltim dapat terlaksana dengan lebih efektif, memberikan manfaat yang lebih besar bagi masyarakat, serta mendukung kemajuan pembangunan daerah.
“Kami berharap semua usulan dalam RKPD bisa segera terealisasi tanpa kendala yang berarti. PJU adalah salah satu kebutuhan mendesak yang harus segera diselesaikan di Kaltim, dan kami berkomitmen untuk memastikan program ini berjalan lancar,” tutup Sapto Setyo Pramono. Adv
