hariiniberkata.com, 01 februari 2024
Pergantian kepemimpinan di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mengawali fase baru dalam pengawasan keuangan dan pembangunan di wilayah tersebut. Dengan Hasoloan Manalu digantikan oleh Felix Joni Darjoko, Ketua DPRD Provinsi Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, menyampaikan harapannya agar terwujud sinergi yang lebih baik antara legislatif dan BPKP.
Dalam upaya memperkuat koordinasi antara kedua lembaga, langkah awal yang diambil adalah kunjungan. Hasanuddin Mas’ud berharap kunjungan ini dapat memperkuat koordinasi dan sinergi antara DPRD Kaltim dan BPKP.
Ketua DPRD Kaltim mengekspresikan harapannya terhadap kepemimpinan baru BPKP Kaltim yang dipegang oleh Felix Joni Darjoko. Ia berharap agar kepemimpinan baru ini dapat memberikan arah yang terarah dan tepat dalam menangani setiap permasalahan keuangan dan pembangunan di Kalimantan Timur. Dengan demikian, diharapkan semua program pembangunan dapat berjalan lancar tanpa kendala.
Hasanuddin juga menyoroti pentingnya komunikasi yang baik antara kepala perwakilan BPKP yang baru dengan DPRD Kaltim. Ia berharap agar koordinasi antara kedua lembaga menjadi lebih efektif dibanding sebelumnya.
Pj Gubernur Akmal Malik menekankan bahwa kepemimpinan baru di BPKP Kaltim akan memainkan peran krusial dalam mendukung pembangunan daerah. Langkah-langkah yang diharapkan termasuk peningkatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) untuk memastikan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan kebijakan.
BPKP diharapkan dapat meningkatkan kapabilitas Aparat Pengawasan Pemerintah (APIP) dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui penerapan Financial Management Information System (FMIS). Pj Gubernur berharap agar BPKP dapat mendampingi dan membantu pemerintahan daerah, serta menjalankan pengawasan intern yang tepat sasaran.
Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Instansi Pemerintah, Iwan Taufiq Purwanto, menegaskan bahwa pergantian kepala perwakilan BPKP tidak mengurangi kerja sama yang telah terjalin. BPKP akan terus melakukan berbagai pengawasan intern, termasuk Agenda Prioritas Pengawasan (APP) dan Agenda Prioritas Pengawasan Daerah (APPD) untuk memberikan kontribusi dalam evaluasi perencanaan, penganggaran, infrastruktur, pendidikan, dan pembangunan SDM di Provinsi Kalimantan Timur. g/adv
