hariiniberkata.com, Kota Samarinda, 5 Februari – Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, didampingi Ketua Komisi II DPRD Kaltim, Nidya Listiyono, mengikuti secara virtual Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2024 oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Republik Indonesia pada Senin (5/2/2024).
Rakor yang dipimpin oleh Irjen Kemendagri Tomsi Tohir tersebut dihadiri oleh narasumber dari berbagai kalangan, baik secara langsung maupun virtual, termasuk pejabat tinggi madya dan pratama dari kementerian dan lembaga terkait, serta Gubernur, Bupati, dan Walikota dari seluruh Indonesia.
Hasanuddin Mas’ud menyampaikan bahwa ada dua isu yang menjadi perhatian utama dalam rakor tersebut, yaitu persoalan disabilitas dan inflasi ketahanan pangan.
“Ada dua yang dibahas, yaitu soal disabilitas. Jadi disabilitasnya akan dimasukkan ke dalam anggaran, baik APBN maupun APBD di setiap pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota. Kemudian, soal persiapan ketahanan pangan atau inflasi karena ada dampak El Nino, seperti banjir dan sebagainya,” ujar Hasanuddin Mas’ud.
Menurut Hasanuddin Mas’ud, prakiraan cuaca menunjukkan bahwa beberapa wilayah di Jawa, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi dapat mengalami dampak banjir akibat El Nino. Oleh karena itu, perlu adanya antisipasi dan persiapan yang matang dalam mengatasi dampak tersebut. Hal ini akan diakomodasi dalam kerangka pengendalian inflasi ketahanan pangan, dan akan menjadi bagian dari APBN dan APBD di setiap provinsi.
Dalam konteks tersebut, pemerintah daerah, khususnya gubernur bersama DPRD, diminta untuk melakukan persiapan yang efektif dan efisien dalam menghadapi persoalan terkait ketahanan pangan dan inflasi. g/adv