Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kaltim, Fuad Fakhruddin, mendesak pemerintah untuk memberikan perhatian serius terhadap masalah kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) yang terjadi di Samarinda. Ia menyoroti keberadaan pedagang BBM eceran sebagai salah satu penyebab utama kelangkaan tersebut, dan meminta tindakan tegas dari pemerintah dengan melibatkan aparat keamanan untuk memastikan distribusi BBM berjalan sesuai ketentuan dan tidak disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu.
Dalam pernyataannya, Fuad menjelaskan bahwa pemerintah telah menetapkan regulasi yang melarang penjualan BBM tanpa izin resmi. Namun, ia menilai bahwa pelaksanaan regulasi tersebut masih kurang efektif. “Pemerintah dan Pertamina sudah mengambil langkah, baik melalui regulasi maupun pembagian subsidi BBM. Sayangnya, selalu ada oknum yang memanfaatkan celah tersebut,” ungkapnya.
Fuad juga mengungkapkan bahwa adanya kolusi antara oknum pembeli dan petugas di SPBU memperburuk situasi. Ia menyebutkan bahwa beberapa pembeli BBM memberikan imbalan tertentu untuk mendapatkan BBM dalam jumlah besar, yang kemudian dijual kembali dengan harga yang lebih tinggi. “Akibat praktik ini, stok BBM di SPBU cepat habis, antrean menjadi panjang, dan masyarakat yang benar-benar membutuhkan tidak mendapatkan pasokan yang cukup,” tambahnya.
Politisi dari Partai Gerindra ini menekankan pentingnya sosialisasi mengenai aturan penjualan BBM kepada masyarakat. Ia berpendapat bahwa edukasi tentang pemenuhan aturan distribusi BBM harus diberikan tidak hanya kepada konsumen, tetapi juga kepada para penjual. “Ini bukan hanya soal ketersediaan BBM, tetapi juga berkaitan dengan aspek keamanan. Pedagang BBM eceran sering kali tidak memenuhi standar keamanan, sehingga dapat membahayakan keselamatan masyarakat,” tegasnya.
Sebagai langkah pencegahan, Fuad meminta pemerintah daerah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keberadaan pedagang BBM eceran. Ia menilai bahwa penjualan BBM tanpa izin harus ditindak tegas untuk melindungi warga dari potensi bahaya kebakaran dan mengatasi kelangkaan yang terus berlanjut. “Pemerintah harus memperkuat pengawasan agar masalah kelangkaan ini bisa segera diselesaikan dan masyarakat merasa aman,” tutup Fuad. Adv
