hariiniberkata.com, Dalam masa reses selama 8 hari, yang berlangsung mulai tanggal 14 hingga 21 Januari 2024, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melakukan turun ke lapangan untuk mendengar aspirasi masyarakat. Hasil reses ini kemudian disampaikan oleh perwakilan Fraksi PPP, Siti Rizky Amalia, dalam Rapat Paripurna ke-3 Masa Sidang I Tahun 2024 di Gedung B Komplek DPRD Provinsi Kaltim pada Senin (4/3/2024).
Fraksi PPP memfokuskan diri pada empat daerah pemilihan (dapil), yakni Samarinda (dapil satu), Balikpapan (dapil dua), Kutai Kartanegara (dapil empat), serta Bontang Kutai Timur dan Berau (dapil enam), sesuai dengan Keputusan DPRD Provinsi Kalimantan Timur Nomor 4 Tahun 2024.
Reses berhasil dilaksanakan di 20 kecamatan, 284 kelurahan, dan 6 kabupaten/kota di dapil masing-masing, dengan menerima 140 usulan dari berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Kaltim.
Siti Rizky Amalia menjelaskan, “Selama masa reses, kita mendengarkan dan menerima 140 usulan dari berbagai lapisan masyarakat di Provinsi Kaltim.”
Usulan-usulan tersebut akan menjadi fokus utama dalam proses identifikasi dan kategorisasi. Fraksi PPP akan mengelompokkan usulan berdasarkan kewenangan eksekutif, baik itu menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, maupun melalui perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintah daerah.
“Semua ada proses-prosesnya, semoga hasil reses ini bisa menjadi landasan pemerintah dalam merumuskan kebijakan yang lebih akurat dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Kaltim,” tambahnya.
Rizky menegaskan bahwa laporan hasil reses ini bukan hanya catatan formal, melainkan acuan nyata untuk merumuskan kebijakan pembangunan yang memberikan dampak positif bagi masyarakat. Fraksi PPP menyadari pentingnya mendengar dan mewujudkan aspirasi masyarakat demi pembangunan Kaltim yang lebih maju, berkembang, serta merata.
“Intinya, keberlanjutan pembangunan Kaltim merupakan tanggung jawab bersama,” tegasnya. g/adv
