Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Kalimantan Timur, dr. Andi Satya Adi Saputra, menekankan pentingnya implementasi Peraturan Daerah (Perda) mengenai Perlindungan Tenaga Kerja Lokal yang telah disahkan pada Agustus 2024. Perda ini mengatur bahwa 75% tenaga kerja yang terlibat dalam proyek pembangunan di Kaltim harus berasal dari tenaga kerja lokal, dan Andi Satya berharap kebijakan ini dapat segera diterapkan untuk memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat setempat.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam sebuah diskusi publik yang diadakan oleh Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Kalimantan Timur di Cafe Bagios, Samarinda, pada Senin malam (11/11/2024). Dalam forum yang dihadiri oleh banyak mahasiswa dari berbagai universitas, Andi Satya menjelaskan bahwa meskipun Perda ini telah disahkan, pelaksanaannya masih terhambat karena belum adanya Peraturan Gubernur (Pergub) yang mengatur teknis implementasinya. “Walaupun Perda ini diharapkan dapat memberikan peluang bagi tenaga kerja lokal, ketidakadaan Pergub sebagai pedoman pelaksanaan menyebabkan kebijakan ini belum dapat dijalankan secara optimal,” ungkapnya.
Andi Satya menambahkan bahwa setelah Pergub diterbitkan, proyek-proyek besar yang sedang berlangsung di Kaltim, termasuk yang terkait dengan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN), harus mampu menyerap lebih banyak tenaga kerja lokal. Ia berharap kebijakan ini dapat melibatkan tenaga kerja lokal Kaltim secara langsung dalam pembangunan daerah mereka, mengingat banyaknya proyek strategis yang memerlukan sumber daya manusia. “Kami berharap proyek-proyek besar yang sedang berjalan di Kaltim dapat menyerap tenaga kerja lokal, agar masyarakat kita tidak hanya menjadi penonton di tanah mereka sendiri,” tegasnya.
Sebagai politisi muda, Andi Satya juga mencermati tantangan besar dalam konteks politik dan pembangunan, terutama di tengah rencana pemerintah untuk menjadikan Kaltim sebagai Ibu Kota Negara. Ia mengajak semua politisi muda untuk berperan aktif dalam membangun daerah dan memberikan perhatian lebih pada sektor ketenagakerjaan lokal di Kaltim. “Peran kita sangat penting untuk mendorong kebijakan yang berpihak kepada masyarakat lokal, dan tidak hanya melihat pembangunan dari sisi infrastruktur semata,” tutupnya. Adv
