Hariiniberkata.com, Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim untuk segera mengatasi masalah kekurangan dokter dan ketimpangan distribusi tenaga medis di wilayah Kaltim. Ia menegaskan bahwa pertumbuhan penduduk, terutama dengan kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN), semakin meningkatkan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang merata.
“Pemerataan tenaga medis di perkotaan hingga pelosok menjadi kebutuhan mendesak agar masyarakat di seluruh wilayah Kaltim dapat memperoleh pelayanan kesehatan yang layak,” ujar Andi, Rabu (20/11/2024).
Kaltim Kekurangan 2.000 Dokter Menurut Standar WHO
Andi menjelaskan bahwa berdasarkan standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), idealnya terdapat satu dokter untuk setiap 1.000 penduduk. Dengan jumlah penduduk Kaltim yang mencapai sekitar 4 juta jiwa, provinsi ini masih kekurangan sekitar 2.000 dokter.
“Kita menghadapi defisit dokter yang signifikan, hampir 50 persen dari jumlah ideal,” ungkap Andi.
Ketimpangan Tenaga Medis di Tiga Kota Besar
Andi juga menyoroti bahwa sekitar 80 persen dokter di Kaltim terkonsentrasi di tiga kota besar, yaitu Balikpapan, Samarinda, dan Bontang. Sementara itu, wilayah lain, terutama daerah terpencil, masih sangat kekurangan tenaga medis.
“Ketimpangan ini harus segera diatasi. Pemerintah perlu memastikan distribusi tenaga kesehatan yang lebih merata di seluruh wilayah,” tambahnya.
Dorongan untuk Insentif dan Fasilitas di Daerah Terpencil
Sebagai solusi, Andi mendorong Pemprov Kaltim untuk merekrut dokter baru dan menawarkan insentif serta fasilitas yang menarik bagi dokter yang bersedia bertugas di daerah terpencil. Ia meyakini bahwa peningkatan kesejahteraan dan penyediaan fasilitas yang memadai dapat menjadi kunci pemerataan tenaga medis.
“Insentif finansial, fasilitas kerja yang baik, dan aksesibilitas yang memadai akan membuat dokter lebih termotivasi untuk melayani masyarakat di daerah-daerah yang membutuhkan,” kata Andi.
Komitmen untuk Kesehatan Merata di Kaltim
Andi berharap langkah ini dapat segera direalisasikan agar masyarakat di seluruh Kaltim, termasuk di wilayah pelosok, mendapatkan layanan kesehatan yang optimal.
“Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga Kaltim, tanpa terkecuali, memiliki akses yang setara terhadap pelayanan kesehatan,” tutup Andi. Adv
