Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Agus Suwandy, menyampaikan bahwa keluhan terkait besarnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta kualitas pelayanan publik di kantor-kantor pemerintah menjadi isu utama yang diangkat masyarakat Samarinda selama reses. Agus mengungkapkan, keluhan tersebut banyak disampaikan oleh warga saat berdialog langsung dengan anggota dewan.
“Banyak masyarakat yang menyuarakan keluhan mereka, termasuk soal infrastruktur seperti jalan lingkungan dan lampu penerangan jalan yang kurang memadai,” ujar Agus saat diwawancarai di DPD Golkar, Rabu (27/11/2024).
Agus menjelaskan bahwa sebagian besar keluhan terkait PBB dan retribusi berasal dari pelaku usaha kecil, seperti pedagang sekolah dan pemilik warung makan. Mereka merasa kebijakan pajak dan retribusi yang diterapkan tidak seimbang dengan skala usaha mereka.
“Banyak yang mempertanyakan, mengapa usaha kecil seperti warung makan atau pedagang sekolah dikenakan pajak dan retribusi yang cukup memberatkan? Ini tentu jadi perhatian kami,” jelas Agus.
Selain itu, Agus menyoroti tingginya PBB yang menjadi beban bagi masyarakat, terutama di wilayah-wilayah dengan nilai tanah yang terus meningkat. Menurutnya, hal ini menjadi tantangan besar bagi warga untuk memenuhi kewajiban pajak mereka.
“Ada masyarakat yang mengeluhkan bahwa PBB terlalu tinggi, sehingga menyulitkan mereka. Kami akan membawa persoalan ini ke pemerintah kota untuk dicari solusinya,” tambah Agus.
Agus menegaskan, dirinya akan menyampaikan aspirasi tersebut kepada wali kota agar dapat menjadi perhatian khusus, terutama untuk menciptakan kebijakan yang lebih berpihak pada masyarakat kecil dan menengah. Adv
