Meskipun Kaltim masih bergantung sekitar 60% pada pasokan luar untuk bahan pokok, Hasanuddin Mas’ud, atau yang akrab disapa Hasanuddin, menilai bahwa program ini menjadi langkah krusial. Dalam konteks relokasi IKN, kebutuhan akan kemandirian pangan dianggap mendesak untuk mengurangi ketergantungan pada pasokan dari luar daerah.
Hasanuddin Mas’ud menyatakan, “Perlunya mewujudkan kemandirian pangan tidak hanya sebagai persiapan menyambut IKN, tetapi juga sebagai langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan kita terhadap pasokan luar daerah. Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kaltim berkomitmen mendukung program Pemerintah Provinsi Kaltim yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.”
DPRD Kaltim akan berperan aktif dalam mendukung program ini melalui pembahasan anggaran dan penyusunan rencana kerja yang berfokus pada upaya peningkatan ketahanan pangan. Dengan kolaborasi antara eksekutif dan legislatif, diharapkan program ini dapat diimplementasikan secara efektif guna meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian pangan di Kaltim. g/ adv