Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Samarinda, Kamis (28/11/2024) – Fenomena kriminalisasi guru akibat laporan orang tua siswa mendapat perhatian serius dari Anggota DPRD Kalimantan Timur, Sapto Setyo Pramono. Ia menyerukan pemerintah untuk memperkuat perlindungan hukum bagi para guru agar mereka dapat mendidik siswa tanpa rasa takut terhadap ancaman hukum yang tidak proporsional.
“Saya sangat prihatin melihat kondisi saat ini. Guru yang seharusnya dihormati justru mudah dilaporkan, bahkan hingga diproses hukum, hanya karena menjalankan tugas mendidik. Situasi ini jelas tidak adil,” ungkap Sapto seusai menghadiri rapat di Kantor Gubernur Kalimantan Timur.
Pentingnya Memahami Konteks Pendisiplinan
Sapto menilai, tindakan disiplin yang dilakukan guru, seperti teguran verbal atau tindakan fisik ringan, sering disalahartikan sebagai kekerasan tanpa mempertimbangkan konteksnya. Menurutnya, pola ini menciptakan tekanan besar bagi guru dalam menjalankan tugasnya.
“Dulu, dijewer atau ditegur adalah hal biasa sebagai bentuk pendisiplinan. Kini, tindakan seperti itu langsung dianggap sebagai pelanggaran. Kalau terus dibiarkan, guru akan kehilangan otoritas dan rasa percaya diri dalam mendidik,” tegasnya.
Ia menambahkan, pendidikan moral dan disiplin, yang menjadi bagian penting dalam pembelajaran, bisa terabaikan jika fenomena ini terus berlangsung.
Orang Tua Diminta Percaya pada Guru
Sapto mengimbau para orang tua untuk memberikan kepercayaan lebih kepada guru dan pihak sekolah dalam mendidik anak-anak mereka. Ia menyayangkan tindakan melaporkan guru secara berlebihan, yang justru dapat merusak hubungan antara guru, siswa, dan orang tua.
“Kalau menyekolahkan anak, artinya kita harus percaya kepada guru. Kalau ada masalah, selesaikan lewat dialog. Laporan hukum hanya akan menciptakan ketegangan dan merusak suasana belajar-mengajar,” ujarnya.
Sapto juga menekankan pentingnya mencari solusi bersama dalam menghadapi perbedaan pandangan terkait metode pengajaran, tanpa harus melibatkan proses hukum yang berlebihan.
Regulasi untuk Melindungi Guru
Sapto mendesak pemerintah untuk meninjau ulang regulasi terkait perlindungan hukum bagi guru. Menurutnya, perlu ada aturan yang memberikan jaminan hukum selama tindakan guru dilakukan sesuai dengan norma pendidikan dan dalam batas kewajaran.
“Guru membutuhkan payung hukum yang jelas agar mereka bisa mendidik tanpa rasa takut. Peraturan ini harus berpihak pada pendidik yang bertindak dengan niat baik,” katanya.
DPRD Kalimantan Timur, lanjut Sapto, siap mendorong kebijakan daerah yang mendukung perlindungan hukum bagi guru. Hal ini, menurutnya, adalah langkah strategis untuk menjaga kualitas pendidikan di Kalimantan Timur.
Pelajaran dari Kasus Kriminalisasi
Sapto menyoroti berbagai kasus kriminalisasi guru yang terjadi di Indonesia. Ia menyebut, insiden ini merusak citra guru sekaligus melemahkan sistem pendidikan.
“Kasus di mana guru dihukum hanya karena memberikan hukuman ringan sebagai bagian dari pendidikan disiplin adalah bukti nyata ketidakadilan yang mereka alami. Kita harus belajar dari ini untuk memperbaiki sistem,” tuturnya.
Dukungan Bersama untuk Guru
Sapto mengajak masyarakat, pemerintah, dan semua pihak terkait untuk bersama-sama mendukung guru dalam menjalankan tugas mulianya. Ia meyakini bahwa dengan perlindungan hukum yang kuat dan kepercayaan masyarakat, guru dapat mendidik generasi penerus bangsa dengan lebih baik.
“Guru adalah pilar pendidikan yang sangat penting. Jangan biarkan mereka kehilangan semangat karena ketidakadilan. Kita semua bertanggung jawab menjaga martabat profesi ini demi masa depan anak-anak kita,” pungkasnya.
Seruan untuk Perbaikan Sistem Pendidikan
Sapto berharap permasalahan ini dapat menjadi momentum bagi pemerintah untuk memperbaiki regulasi, meningkatkan dialog antara orang tua dan sekolah, serta memberikan dukungan penuh kepada para pendidik. Dengan kolaborasi yang baik, ia optimistis dunia pendidikan di Kalimantan Timur akan semakin maju dan berkualitas. Adv
