Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, menyoroti bahaya besar yang ditimbulkan oleh politik uang dalam sistem demokrasi. Ia menilai bahwa praktik ini tidak hanya merugikan negara, tetapi juga mengganggu tatanan sosial masyarakat. Politik uang, menurut Fuad, sering digunakan untuk memanipulasi pemilih, sehingga mengikis prinsip demokrasi yang adil dan transparan.
“Politik uang adalah bentuk manipulasi yang sangat merusak. Praktik ini hanya melahirkan pemimpin tanpa integritas, yang cenderung mementingkan kepentingan pribadi atau kelompok tertentu daripada rakyat,” ungkap Fuad dalam percakapan via telepon, Minggu (24/11/2024).
Fuad menegaskan bahwa salah satu langkah penting untuk melawan politik uang adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui pendidikan politik. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak politik dan sistem pemerintahan, masyarakat akan lebih kebal terhadap pengaruh materi yang sering ditawarkan oleh para pelaku politik uang.
“Kita perlu terus mengedukasi masyarakat agar mereka memahami dampak buruk politik uang. Harapannya, masyarakat dapat lebih bijak dalam memilih pemimpin berdasarkan kapasitas dan integritas, bukan karena iming-iming materi,” tegasnya.
Lebih lanjut, Fuad mengajak masyarakat untuk tidak hanya terlibat dalam pemilihan, tetapi juga aktif mengawasi jalannya proses pemilu. Ia menekankan pentingnya keberanian untuk melaporkan segala indikasi politik uang kepada pihak berwenang demi menjaga kejujuran dan transparansi pemilu.
“Jangan takut melaporkan praktik politik uang. Dukungan dan laporan masyarakat sangat penting untuk memberantas praktik ini. Dengan pengawasan aktif, kita dapat memastikan pemilu berjalan sesuai prinsip demokrasi,” ujarnya.
Fuad juga menyoroti pentingnya kerja sama antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan aparat penegak hukum dalam memberantas politik uang. Sinergi yang kuat, katanya, adalah kunci untuk menciptakan demokrasi yang bersih dan berintegritas.
“Kolaborasi yang baik antara masyarakat, penyelenggara pemilu, dan penegak hukum akan memperkuat perjuangan melawan politik uang. Dengan komitmen bersama, demokrasi yang sehat dan terpercaya bisa terwujud,” jelas Fuad.
Sebagai penutup, Fuad berharap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 menjadi momen penting untuk memperbaiki kualitas demokrasi. Ia mengajak semua pihak untuk menjadikan Pilkada sebagai sarana memilih pemimpin yang benar-benar berkomitmen pada kesejahteraan rakyat dan pembangunan daerah.
“Pilkada 2024 harus menjadi ajang memilih pemimpin yang kompeten dan memiliki integritas tinggi. Dengan menjunjung demokrasi yang bersih, kita dapat memastikan masa depan yang lebih cerah bagi Kalimantan Timur dan Indonesia,” pungkasnya. Adv
