Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mencatatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 78,2 pada akhir tahun 2023, menjadikannya sebagai yang tertinggi di Kalimantan dan ketiga secara nasional. Meskipun demikian, Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud, mengungkapkan keprihatinan terhadap ketimpangan yang masih mencolok antar kabupaten dan kota di wilayah tersebut.
Hasanuddin, yang akrab disapa Hamas, menyoroti perbedaan signifikan antara Kabupaten Mahakam Ulu, yang memiliki IPM terendah di angka 69,59, dan Kota Samarinda, yang mencatatkan IPM tertinggi sebesar 82,32. “Ini menunjukkan bahwa meskipun IPM Kaltim secara keseluruhan cukup baik, hasilnya belum merata di seluruh daerah,” ungkapnya.
Selain itu, Hasanuddin juga menggarisbawahi adanya ketidakcocokan antara tingginya Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Kaltim dan tingkat kemiskinan yang masih relatif tinggi, dengan angka kemiskinan mencapai 6,11 persen pada tahun 2023. “Dengan PDRB per kapita yang menempati urutan kedua setelah DKI Jakarta, seharusnya kita bisa lebih efektif dalam menurunkan angka kemiskinan,” jelasnya.
Ketidakmerataan dalam pembangunan ini menjadi perhatian serius bagi Hasanuddin. Dia berpendapat bahwa meskipun anggaran untuk pembangunan terus meningkat, masih banyak masyarakat yang terpinggirkan, terutama di daerah pedalaman. “Diperlukan strategi pembangunan yang lebih tepat sasaran agar angka kemiskinan dapat ditekan lebih jauh,” tambahnya.
Dalam konteks pengawasan pembangunan, Hasanuddin menekankan pentingnya peningkatan akses DPRD untuk memantau program-program pembangunan yang ada. Hal ini bertujuan agar transparansi anggaran dan pelaksanaan kegiatan dapat diawasi dengan lebih ketat oleh DPRD melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD). Adv
