Hariiniberkata.com, SAMARINDA – Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Timur, Andi Satya Adi Saputra, melaksanakan kegiatan reses selama dua hari di berbagai wilayah di Samarinda. Reses ini dilakukan di lima titik, yaitu Kelurahan Baqa, Mangkupalas, Rapak Dalam, Mesjid, dan Handil Bakti di Palaran. Dalam kesempatan ini, Andi Satya turun langsung ke lapangan untuk bertemu dengan masyarakat dan menyerap berbagai aspirasi terkait permasalahan yang mereka hadapi sehari-hari.
Salah satu isu utama yang diangkat oleh masyarakat adalah sistem zonasi dalam penerimaan siswa baru di sekolah-sekolah negeri, khususnya di tingkat SMA. Banyak orang tua mengeluhkan bahwa terbatasnya jumlah sekolah negeri di zona tertentu menghambat anak-anak mereka untuk melanjutkan pendidikan di sekolah yang seharusnya mereka tuju. Hal ini semakin rumit dengan biaya sekolah swasta yang tidak terjangkau oleh banyak keluarga di Samarinda.
“Saya mendengar banyak keluhan mengenai sistem zonasi ini. Banyak warga merasa kesulitan untuk memasukkan anak-anak mereka ke sekolah negeri karena terbatasnya sekolah di zona mereka. Di sisi lain, biaya untuk sekolah swasta terlalu tinggi, sehingga anak-anak terhambat pendidikannya,” ungkap Andi Satya. Ia menekankan pentingnya evaluasi terhadap kebijakan zonasi agar dapat mengakomodasi semua anak, terutama di daerah yang memiliki keterbatasan sekolah negeri.
Selain isu pendidikan, Andi Satya juga mendengar harapan masyarakat mengenai fasilitas pendidikan yang lebih baik dan akses yang lebih terbuka. “Pendidikan adalah hak setiap anak di Indonesia, dan itu harus dijamin oleh pemerintah. Tidak seharusnya ada anak yang terhambat untuk bersekolah hanya karena masalah zonasi atau keterbatasan ekonomi,” tambahnya. Ia berharap pemerintah dapat segera memberikan solusi terkait persoalan ini, sehingga semua anak dapat mendapatkan pendidikan yang layak dan merata.
Tak hanya masalah pendidikan, warga juga menyampaikan aspirasi terkait kondisi infrastruktur yang belum memadai, seperti perbaikan jalan dan fasilitas umum lainnya yang perlu segera diperhatikan oleh pemerintah. adv
