Hariiniberkata.com, SAMARINDA. Anggota DPRD Kalimantan Timur dari Dapil Balikpapan, Sigit Wibowo, mengungkapkan berbagai tantangan yang dihadapi dalam upaya Pemerintah Provinsi untuk membangun Sekolah Menengah Atas (SMA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kota Balikpapan. Salah satu masalah utama adalah ketidakcukupan lahan untuk pembangunan sekolah baru, yang mengakibatkan banyak lulusan Sekolah Menengah Pertama (SMP) tidak tertampung dan terpaksa mencari sekolah di luar daerah atau beralih ke sekolah swasta. “Setiap tahun, ketidakseimbangan antara jumlah sekolah dan jumlah siswa di Balikpapan menjadi tantangan yang terus berulang,” ungkap Sigit saat ditemui di DPRD Kaltim pada Selasa, 29 Oktober 2024.
Sigit juga menyoroti perbandingan mencolok antara Balikpapan dan Samarinda dalam hal jumlah sekolah. “Samarinda, dengan populasi yang lebih besar, memiliki lebih banyak sekolah yang mampu menampung lulusan SMP. Di Balikpapan, jumlah siswa yang lulus dari SD dan SMP tidak sebanding dengan kapasitas sekolah menengah yang ada,” tambahnya.
Untuk mengatasi masalah ini, Sigit menekankan perlunya mempercepat pembangunan SMK 7 di Balikpapan. Ia menjelaskan bahwa meskipun anggaran untuk pembangunan sudah tersedia, proyek ini terhambat karena proses penyerahan lahan dari pemerintah kota yang belum selesai. “Setelah proses penyerahan lahan selesai, saya berharap pembangunan dapat segera dimulai tanpa ada hambatan,” harap Sigit.
Selain itu, Sigit juga menekankan pentingnya penambahan sekolah tingkat SMAN di Balikpapan. Dengan jumlah siswa SMP yang terus meningkat, kebutuhan akan SMAN dan SMKN yang lebih banyak menjadi semakin mendesak. “Namun, membangun sekolah baru tidak semudah itu karena kita masih menghadapi kendala dalam mendapatkan tanah,” ungkapnya.
Salah satu lokasi yang dianggap ideal untuk pembangunan sekolah baru adalah kawasan Puskib. Namun, hal ini memerlukan kajian lebih lanjut mengenai status kepemilikan lahan dan konsep penggunaannya. Puskib merupakan aset pemerintah yang saat ini dikelola oleh PT Kaltim Melati Bhakti Satya (KMBS). “Kami perlu berkomunikasi dengan PT KMBS mengenai kemungkinan pembangunan di lokasi ini,” tegas Sigit.
Lebih jauh, Sigit mencatat bahwa Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kaltim, Muhammad Kurniawan, juga pernah mengungkapkan permasalahan serupa dalam konferensi pers akhir tahun 2023. “Kami kesulitan mendapatkan tanah untuk lokasi membangun sekolah baru di perkotaan. Jika pun ada anggaran, harga tanahnya sudah sangat mahal, jauh lebih tinggi dari yang diperkirakan,” kata Kurniawan. Hal ini menunjukkan kompleksitas tantangan yang dihadapi dalam penyediaan pendidikan yang layak bagi warga Balikpapan. Adv
